Konsutasi Hukum, Mediasi, dan Layanan Non Litigasi

Musyawarah Pembahasan dan Penetapan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dan Realisasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) adalah forum penting di tingkat desa untuk membahas dan menyetujui laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa selama satu tahun anggaran. Musyawarah ini melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa, memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Musyawarah Desa Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan Verifikasi Data Miskin di Negeri Kilang bertujuan untuk menetapkan siapa saja yang berhak menerima BLT Dana Desa serta memvalidasi data kemiskinan di desa tersebut. Musyawarah ini melibatkan berbagai pihak seperti BPD, perangkat desa, pendamping desa, dan tokoh masyarakat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah untuk menyediakan data yang akurat dan terstandarisasi untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan global. Data ini digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, dan pelaporan kemajuan SDGs. \r\n

Meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap masalah stunting serta pentingnya pencegahan sejak dini.

Verifikasi Data IDM Negeri Kilang Tahun 2025 bertempat di Kantor Kecamatan Leitimur Selatan Oleh : Sekcam, Pendamping, Sekretaris Negeri Kilang dan Staf BPD

Senin 19 Mei 2025, Kepala Pemerintah Negeri Kilang (Raja) Michael A. H.P. De Queljoe memprakarsai Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Negeri Kilang. Kegiatan musdes dibuka Ketua BPD yang dihadiri oleh Anggota BPD, Perbekel dan Perangkat Desa, Pendamping Desa, Ketua TP PKK Desa, Perwakilan LKD, Bidan Desa, Kelompok Tani, Tokoh Masyarakat, dan perwakilan BUMDesa. Musdes khusus dilaksanakan sebagaimana amanat dari Inpres No. 9 Tahun 2025, berkaitan dengan percepatan pembentukan koperasi desa merah putih. Kopdes Merah Putih merupakan kebijakan strategis dari Pemerintah dalam kaitan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat Negeri Kilang, penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan lapangan pekerjaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Negeri Kilang. Dalam agenda musdes disepakati tentang kelembagaan koperasi sebagai koperasi bentukan baru, dengan nama Koperasi Desa Merah Putih Sama Sima, dengan anggota pendiri adalah seluruh undangan yang hadir. Untuk susunan kepengurusan dan pengawas juga menjadi kesepakatan di forum ini, dan dipastikan tidak ada yang memiliki hubungan keluarga darah. Sedangkan untuk jenis usaha yang akan dilaksanakan meliputi usaha penyediaan sembako, pergudangan desa, simpan pinjam dan penyediaan sarana prasarana produksi pertanian dan perikanan. Diharapkan setelah pelaksanaan musdes, pemerintah Negeri Kilang segera memfasilitasi pelaksanaan rapat pendiriannya, yang membahas hal-hal teknis administrasi yang harus dilengkapi untuk pengajuan akta notaris pendirian, dengan menghadirkan OPD teknis yang menangani koperasi.